Categories: MIMIKA

Sejumlah Pedagang di Pasar Sentral Timika Telat Bayar Retribusi

MIMIKA – Sejumlah pedagang di Pasar Sentral Timika kena teguran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika akibat telat membayar retribusi lapak.
Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa membenarkan hal tersebut, Kamis (22/1).

Petrus menerangkan, para pedagang keberatan dengan tarif bulanan yang diterapkan pemerintah pada lapak-lapak di pasar, terutama di gedung A1 dan A2 kategori pertokoan yang dianggap terlalu mahal.

Adapun tarif yang dikenakan untuk masing-masing lapak berdasarkan ukuran kata Petrus beragam. Untuk lapak ukuran 4×6 di lantai 1 dikenakan tarif Rp1.250.000 per bulan atau sekitar Rp15.000.000 per tahun.

Sedangkan, untuk lapak berukuran 3×4 di lantai 2 dikenakan tarif Rp700.000 per bulan atau sekitar Rp8.500.000 per tahun.

Karena keberatan dengan tarif itu, Petrus menyebutkan bahwa banyak pedagang yang menunggak pembayaran selama bertahun-tahun, hingga memaksa Disperindag melayangkan surat dan memberikan teguran.

“Sebagian besar pedagang sudah mematuhi dan menaati kemudian melunasi kewajibannya, namun masih ada beberapa pedagang yang memang tidak patuh dan masih mempunyai beberapa tunggakan dari tahun 2018,” kata Petrus.

Petrus menegaskan bahwa besaran tarif retribusi lapak di Pasar Sentral Timika sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

9 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

10 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

11 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

12 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

13 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

14 hours ago