Categories: MIMIKA

Petinggi KPK RI, jadi PJ Bupati Mimika

“Bantu Saya Dengan Keberadaan Saya di Sini,” Pj Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin

MIMIKA – Direktur Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yonathan Demme Tangdilintin, resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika menggantikan Valentinus Sudarjanto Sumito.

Valentinus Sudarjanto Sumito secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Pj Bupati Mimika kepada Yonathan Demme Tangdilitin dalam seremoni serah terima jabatan yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (14/1) kemarin.

Dalam sambutan perdananya, Yonathan mengatkan bahwa di masa jabatannya sebagai Pj Bupati Mimika, dirinya berjanji agar dapat menciptakan layanan publik yang berkualitas.

Meski bukanlah hal yang mudah dalam waktu yang sangat singkat, Yonathan percaya bahwa jika adanya kerja sama semua pihak, hal ini dapat terwujud. “Bantu saya dengan keberadaan saya di sini,” kata Yonathan dalam sambutan perdananya.

Sementara itu, penunjukan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai orang nomor satu di Mimika bukan tanpa alasan.  Sebab, Kabupaten Mimika memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbesar kedua di Indonesia, yang menjadikannya wilayah strategis tapi rentan terhadap praktik korupsi.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memperkuat tata kelola keuangan serta mencegah korupsi di Mimika.

Terlebih, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Mimika pada 2024 hanya mencapai 55 poin, jauh di bawah rata-rata nasional 76 poin dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat di tahun 2024 Kabupaten Mimika memiliki skor (MCP) 55 poin dari nilai capaian nasional sebesar 76 poin turun tiga poin dari tahu 2023 dimana kabupaten Mimika meraih 58 poin,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada acara serah terima Jabatan Pj Bupati.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

1 day ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago