

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte memberi keterangan kepada wartawan (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sampai saat ini masih melakukan rasionalisasi anggaran guna menyesuaikan dengan amanat dari pemerintah pusat tentang kebijakan efisiensi anggaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte membenarkan hal tersebut saat ditemui wartawan, Kamis (13/2) kemarin.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Petrus menyebutkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika terkena dampak ini, namun ia tak merincikan apa saja yang akan dipangkas.
Ditanya terkait efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika, Petrus bilang bahwa program-program strategis tetap dijalankan namun ada beberapa yang turut dipangkas.
Selain itu, dana otonomi khusus (Otsus) pun akan dipangkas sekitar Rp7 milliar dan juga anggaran untuk perjalanan dinas. “Sekarang lagi dihitung di teman-teman di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” ujarnya.
“DAK, Otsus termasuk perjalanan dinas, rapat-rapat, workshop, bimtek itu akan ditiadakan. Kalau Otsus yang berdampak kepada masyarakat masih dilihat tapi kalau Otsus yang fisik pasti dikeluarkan, sesuai dengan amanat, itu kan ada panduannya,” pungkasnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketiga terdakwa tersebut yakni J. Victor Davis yang merupakan pilot dari pesawat Piper PA 23-250…
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…