

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan KUA PPAS kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng. (Foto: Selvi)
TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 sebesar Rp 7,5 triliun. Usulan itu diserahkan secara resmi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam Pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang I DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024, Senin (11/12/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Desember 2023 lalu.
Rancangan APBD 2024 ini juga disusun secara elektronik, dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan, dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru, yaitu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Bupati Omaleng mengungkapkan, Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 7,5 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.295.117.126.194. Pendapatan transfer sebesar Rp3.201.882.873.806. Sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp 7,5 triliun.
Penyusunan rencana pendapatan ini didasarkan pada rata-rata realisasi pendapatan asli daerah dengan melihat kondisi perkembangan daerah. Pendapatan transfer berdasarkan UU APBN Tahun 2024. Sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil yang akan dibayar Tahun 2024, pendapatan transfer dari provinsi sesuai SK Gubernur Provinsi Papua dan RD Otonomi KHusus serta pendapatan lainnya.
Page: 1 2
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…