

Puluhan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika menggelar aksi demo di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (11/7), kemarin.
Anggap Pengangkatan Honorer Sebagai Calon ASN Jangggal
TIMIKA –Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH sudah menyatakan bahwa 600 honorer yang diusulkan jadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa lagi diubah. Namun honorer yang namanya tidak terakomodir, tidak mau menyerah begitu saja.
Puluhan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Mimika kembali melakukan aksi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (11/7), menyampaikan tuntutannya, mereka membawa spanduk.
Kevin Nanlohy sebagai koordinator aksi mengatakan, apa yang disampaikan oleh Bupati maupun Kepala BKPSDM belum menjawab tuntutan honorer. “Kita datang dengan data dan bukti pelanggaran, tapi tidak dijawab dengan data dan bukti,” ujarnya.
Ia menyebut, ada sekitar 50 nama yang tidak memenuhi syarat, namun diakomodir dalam pengangkatan calaon ASN. Ada yang memiliki masa kerja belum mencapai 5 tahun. Ada yang baru hitungan bulan, bahkan ada yang tidak pernah bekerja atau honorer siluman, namun namanya tiba-tiba muncul dalam daftar.
Ini yang menurut Kevin, harusnya dijawab oleh BKPSDM. Aliansi Honorer Mimika meminta aturan benar-benar ditegakkan. Dimana seorang calaon ASN bisa diberhentikan apabila ditemukan bukti pelanggaran saat pelamaran dan pemberkasan. “Itu bisa dipecat atau diberhentikan,”tandasnya.
Ia juga menegaskan, tuntutan ini tidak ditujukkan kepada honorer yang memang lulus sesuai aturan. Yaitu honorer Amungme dan Kamoro dan honorer yang memenuhi syarat, terutama yang sudah mengabdi cukup lama. “Kami hanya persoalkan nama yang tidak memenuhi syarat,” tegas Kevin.
Proses yang tidak transparan dikatakan Kevin, itu saja sudah melanggar aturan. Sehingga para honorer menduga adanya praktik nepotisme dalam proses pengangkatan honorer ini . “Tolong bapak bupati perhatikan ketidakadilan ini. Beberapa oknum mengatasnamakan bapak bupati,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemkab Mimika sudah melakukan uji kompetensi bagi honorer, tapi anehnya, puluhan nama yang masuk dalam pengusulan tidak pernah mengikuti uji kompetensi.(Selvi)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…