

Johanes Rettob saat meninggalkan ruangan sidang di PN Jayapura, Jumat, (7/7).(FOTO:Karel/Cepos). JAYAPURA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan dua orang saksi pada sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat dan Helikoter kepada Terdakwa Johanes Rettob dan Silvia Herawaty. Adapun saksi yang di hadirkan JPU kali ini, meliputi Pj Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parningotan. Saksi pertama yakni Petrus Yumte menerangkan terkait mekanisme pengadaan pesawat. Petrus mengatakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Mimika, semunya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. "Pengadaan pesawat dan helikopter di pemerintahan Kabupaten Mimika ini sudah sesuai dengan Perpes Nomor 54 tahun 2010," kata Petrus. Sementara itu, Saksi kedua Sihol Parningotan, Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, mengatakan dirinya mengetahui bahwa PT Asia One telah membuat perjanjian utang piutang dengan Pembkab Mimika dari tahun 2022 sampai Tahun 2027. Dengan begitu, PT Asian One masih berlaku membayar sewa- menyewa pesawat dengan Pemkab Mimika. Menanggapi keterangan kedua Saksi, Ivan Niode selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengaku puas lantaran keterangan kedua saksi sesuai fakta kasus."Kami merasa puas dan keterangan kedua saksi meringankan para terdakwa," ungkap Ivan. (rel/tho)
JAYAPURA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan dua orang saksi pada sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat dan Helikoter kepada Terdakwa Johanes Rettob dan Silvia Herawaty.
Adapun saksi yang di hadirkan JPU kali ini, meliputi Pj Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parningotan.
Saksi pertama yakni Petrus Yumte menerangkan terkait mekanisme pengadaan pesawat. Petrus mengatakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Mimika, semunya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
“Pengadaan pesawat dan helikopter di pemerintahan Kabupaten Mimika ini sudah sesuai dengan Perpes Nomor 54 tahun 2010,” kata Petrus.
Sementara itu, Saksi kedua Sihol Parningotan, Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, mengatakan dirinya mengetahui bahwa PT Asia One telah membuat perjanjian utang piutang dengan Pembkab Mimika dari tahun 2022 sampai Tahun 2027.
Dengan begitu, PT Asian One masih berlaku membayar sewa- menyewa pesawat dengan Pemkab Mimika.
Menanggapi keterangan kedua Saksi, Ivan Niode selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengaku puas lantaran keterangan kedua saksi sesuai fakta kasus.”Kami merasa puas dan keterangan kedua saksi meringankan para terdakwa,” ungkap Ivan. (rel/tho)
Kasus yang turut menyeret nama mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJ tersebut kini memasuki tahap…
Menurutnya, usai mendapat laporan masyarakat anggorta dari Polres Jayawijaya langsung merespon ke lokasi tersebut dan…
Prinsip kesetaraan di mata hukum dan tata kelola pemasyarakatan menjadi komitmen utama manajemen Lapas…
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya memastikan musim kemarau panjang sangat mempengaruhi inflasi di daerah.…
Kepala Dinas Pendidikan Kaleb Asso S.PD, M.PD menyatakan menyikapi situasi keamanan saat ini di Kabupaten…
Dalam aksi tersebut, para karyawan menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan.…