Slamet menjelaskan, meski telah diserahkan dengan proses yang dilakukan sebanyak dua kali tahapan, namun anggaran yang diserahkan di tahap pertama di tahun 2023 lalu tidak dipakai meski berpapasan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
Ia menyebut, untuk tahapan pemilu dianggarkan dari pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya mendukung tahapan pelaksanaan Pilkada.
Total keseluruhan anggaran itu kata Yan, sudah diperuntukkan untuk keseluruhan tahapan, mulai dari keamanan, hingga tahapan-tahapan lainnya.
Saat ini, tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mimika sudah mulai berjalan. KPUD Mimika saat ini sudah melakukan seleksi Panitia Penyelenggara Distrik (PPD).
Tercatat, ada sekitar 761 peserta telah dinyatakan lolos administrasi dan tengah memperebutkan kuota 90 orang. Hal ini diungkapkan Divisi Teknis KPU Mimika Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy, Senin siang.
“Jadi setelah lolos administrasi, lalu tes tertulis berbasis komputer, lalu terakhir wawancara,” ungkap Fransiskus.
Dikemukakan, setelahnya dilakukan seleksi per-distrik dimana akan diambil 15 nama dengan nilai yang memenuhi persyaratan. Mereka akan dinilai oleh penyelenggara dengan kualifikasi mulai dari nilai tertinggi sampai terendah. Ia menambahkan dari 762 orang yang akan diambil sebanyak 90 orang. Untuk hasil tes Computer Assisted Test (CAT) akan diumumkan pada tanggal 9 atau 10 Mei mendatang.(mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…
Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…
Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…
Persiharjo Sukoharjo merupakan salah satu wakil Jawa Tengah yang lolos ke babak nasional. Kemenangan ini…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…