Perda yang Diusulkan Pemerintah dan DPRP Jadi Kebutuhan Dasar Daerah

Ones juga mengaku dengan adanya prodak hukum yang berbeda dengan daerah lain tentunya akan menjadi satu kekayaan tersendiri untuk Papua Pegunungan, oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada DPRP Papua Pegunungan sudah mendorong itu sampai ke pemerintah pusat.

“Nama mereka lebih diperhitungkan sebagai anggota DPR Papua Pegunungan yang pertama di wilayah ini oleh karena itu perlu ada prodak hukum yang nantinya akan dikenang masyarakat kedepannya,”bebernya

Menurut mantan Bupati Yahukimo dua periode, pada tahun 2024 pemprov Papua Pegunungan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan roda pemerintahandan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD yang ada.

“Dengan begitu telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan daerah telah diupayakan secara optimal, sementara belanja daerah difokuskan kepada program -program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada kesejahtrahan masyarakat Papua Pegunungan, seperti realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, capaian program kegiatan, Opini BPK, serta tantangan dan rekomendasi.”beber Ones

Ia juga melihat secara umum realisasi pendapatan daerah tahun 2024 menunjukan tren positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai target optimal, upaya intensifikasi dan eksistensifikasi sumber pendapatan daerah terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal.(jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos