

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura saat mengunjungi SMAN 1 Sentani, Rabu (29/3). (FOTO: Robert Mboik Cepos)
Kadisdik: Diupayakan Minggu ini Permasalahan Sudah Clear
SENTANI– Dari hasil monitoring Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura di sejumlah SMA, khusus di Kota Sentani Kabupaten Jayapura sejak Rabu (29/3) kemarin, menemukan adanya keluhan dari sejumlah guru, terkait pembayaran gaji sejak Januari hingga saat ini yang belum terealisasi.
“Setelah pelimpahan kewenangan sekolah SMA/SMK ini dikembalikan ke kabupaten, sebenarnya ada sejumlah persoalan yang harusnya diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga Kementerian Pendidikan,” kata Eymus Weya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (30/3) kemarin.
Salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah masalah gaji guru SMA di sejumlah sekolah yang dari Januari sampai Maret 2023 belum dibayar oleh pemerintah.
“Kami menemukan ada sekitar 300 lebih guru SMA/SMK di Kabupaten Jayapura yang sejak Januari sampai Maret ini belum terima gaji. Ini sudah mau masuk Bulan April dan kemungkinan sampai bulan April juga mereka tidak akan terima gaji,”ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Pj Bupati Jayapura supaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, terutama Dinas Pendidikan untuk bagaimana kelanjutan dari pembayaran gaji ratusan tenaga guru SMA di Kabupaten Jayapura itu.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Eqbert Kopeuw mengungkapkan, persoalan gaji guru SMA dan SMK ini mendapat perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Sejak awal pihaknya sudah bekerja keras untuk bagaimana hak para guru ini diperhatikan dengan baik, sehingga pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal.
Diungkapkan, di Kabupaten Jayapura total guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yang dilimpahkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebanyak 334 tenaga. Dari jumlah tersebut, ada 221 tenaga guru dan tenaga kependidikan yang sudah menerima gaji normal atau sudah terbayarkan, sementara sisa 113 tenaga guru dan tenaga pendidikan yang sama sekali belum menerima gaji.
Menurutnya, persoalan yang ada saat ini adalah terkait dengan surat keterangan pembayaran gaji yang harus diurus di Dinas Pendidikan Provinsi. “Kita urus ini susah payah, mulai hari ini sudah mereka kirim SKPP , besok mulai urus. Sehingga diupayakan dalam minggu ini semua sudah clear,”tandasnya.(roy/ary)
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…
Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…
Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…
Pemusnahan kali ini menyasar material sitaan dari 52 perkara tindak pidana umum dengan volume mencapai…