

Pemkab Jayapura Gelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dihadiri Bupati Jayapura Yunus Wonda di aula lantai II, Bupati Jayapura, Rabu (27/8). Humas Pemkab Jayapura For Cepos
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Rabu (27/8), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda, Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Yunus Wonda menyampaikan apresiasi kepada tim SPI KPK 2025 dan Inspektorat Kabupaten Jayapura yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menegaskan, SPI bukan sekadar survei, melainkan instrumen penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“SPI ini menjadi kesempatan bagi seluruh OPD untuk memberikan informasi secara jujur. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Jayapura,” ujar Bupati Yunus.
Komponen Penilaian SPI 2025 mencakup tiga komponen utama: Responden Internal – masukan dari pegawai atau aparatur Pemkab Jayapura. Responden Eksternal – mitra kerja atau masyarakat penerima layanan Dan Ekspert – penilaian dari pakar atau tokoh yang memahami kondisi pemerintahan daerah.
Survei ini akan dikirimkan melalui tautan resmi WhatsApp dari KPK, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan agar hasilnya objektif dan akurat.
Bupati Yunus memaparkan, nilai SPI Pemkab Jayapura pada 2024 mencapai 62,75%, meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 53%. “Angka ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan integritas di semua sektor pemerintahan, dengan kolaborasi dan komitmen bersama,” tegasnya.
Page: 1 2
"Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan vanili kualitas super asal PNG sebanyak tujuh koli dengan total…
Kepala Kampung Warembori, Steven Samber, meminta Pemerintah Provinsi Papua melanjutkan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia…
Upaya pencarian terhadap korban yang hanyut di Kali Uwe beberapa waktu lalu belum usai. Di…
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya bergerak cepat mengambil peran ganda tidak hanya…
Komandan Kodaeral X Jayapura, Mayjen TNI (Mar) Sugianto, secara tegas menyatakan penghentian rencana pembangunan Dermaga…