Categories: SENTANI

Bupati Jayapura Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bersih dan Transparan

SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Rabu (27/8), di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda, Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Yunus Wonda menyampaikan apresiasi kepada tim SPI KPK 2025 dan Inspektorat Kabupaten Jayapura yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menegaskan, SPI bukan sekadar survei, melainkan instrumen penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“SPI ini menjadi kesempatan bagi seluruh OPD untuk memberikan informasi secara jujur. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Jayapura,” ujar Bupati Yunus.

Komponen Penilaian SPI 2025 mencakup tiga komponen utama: Responden Internal – masukan dari pegawai atau aparatur Pemkab Jayapura. Responden Eksternal – mitra kerja atau masyarakat penerima layanan Dan Ekspert – penilaian dari pakar atau tokoh yang memahami kondisi pemerintahan daerah.

Survei ini akan dikirimkan melalui tautan resmi WhatsApp dari KPK, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diperlukan agar hasilnya objektif dan akurat.

Bupati Yunus memaparkan, nilai SPI Pemkab Jayapura pada 2024 mencapai 62,75%, meningkat dari capaian tahun 2023 sebesar 53%. “Angka ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan integritas di semua sektor pemerintahan, dengan kolaborasi dan komitmen bersama,” tegasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…

3 hours ago

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur Sebagai Wapres

Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…

4 hours ago

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…

5 hours ago

Masyarakat Nafri Tuntut Ganti Rugi Jalan Hamadi–Holtekamp

  Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…

10 hours ago

Pembangunan Papua Tak Boleh Abaikan Masyarakat Adat

  Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…

11 hours ago

Tahun Depan Kapal dan Pesawat Harus Masuk Waropen

Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…

12 hours ago