

Sekda Hanna Hikoyabi ( FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi sedikit geram terkait keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) Baniau yang sejauh ini hanya berharap ada penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura. Sekda Hanna Hikoyabi menyebut, Perusda sejauh ini hanya meminta uang untuk menjalankan programnya, tanpa berusaha bagaimana mencari dan mendatangkan uang ke Kabupaten Jayapura.
“Perusda ini dibentuk untuk mendatangkan uang bukan hanya meminta uang,”kata Sekda Hanna Hikoyabi ketika menjawab pertanyaan media ini di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (28/5).
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura itu berharap pihak Perusda Baniau ini berinovasi untuk mendapatkan uang guna menopang keuangan daerah. Karena sesungguhnya, Perusda itu dibentuk dengan tujuan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Jayapura.
“Mereka ini dibentuk untuk mendatangkan uang, bukan sebaliknya. Mereka harus berinovasi, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak keuangan daerah yang direfocusing,” tandasnnya.
Dia mengatakan, sejauh ini selaku pemerintah daerah sebenarnya sudah ada penekanan kepada pihak Perusda. Di satu sisi apa yang sudah diusulkan oleh pihak Perusda Baniau ini, Pemkab Jayapura sama sekali belum meresponnya. Karena mereka dinilai belum mencari pendapatan untuk pemerintah daerah.
“Jika sampai hari ini belum terjadi apa-apa, itu sebenarnya jadi catatan bagi Perusda. Harus berpikir untuk mencari peluang pendapatan yang harus disumbangkan ke pemerintah daerah,” tandasnya.
Perusda Baniau ini sebelumnya sudah bergerak di bidang properti perumahan. Tapi sampai hari ini belum berjalan dengan baik. Karena rumah-rumah tersebut belum terjual semuanya. Kemudian apa yang sudah terjual itu mereka pakai sendiri.
Dia menyebutkan, tidak adanya pergerakan atau inovasi di tubuh Perusda itu sesungguhnya kembali kepada pribadi dari setiap orang. Bagaimana dia dipilih dan berkomitmen untuk maju dan membangun daerah ini, itu yang belum terlihat.(roy/tho)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…