

Plt Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai (foto:Priyadi/Cepos)
SENTANI – Terkait dengan pembayaran THR di lingkungan Kabupaten Jayapura, dari 54 OPD termasuk Distrik, baru 13 OPD yang sudah dibayarkan. Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan terkait dengan pembayaran THR sebagian sudah dilakukan.
“Kami juga sudah berkoordinasi kepada dinas terkait, bahwa akan segera dibayarkan dalam waktu dekat ini,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/3) kemarin.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai juga mengakui bahwa dari 54 OPD di Kabupaten Jayapura termasuk Distrik, baru 13 OPD yang sudah menerima THR.
“Kami tetap berproses, paling lambat 28 Maret 2025, karena sampai dengan saat ini kami sedang menunggu transferan dana DAU,” terangnya.
Menurutnya, 13 OPD yang sudah menerima THR, merupakan pembayaran dari dana sisa DAU bulan Februari, yang dibayarkan.
“Kami ingin menyampaikan kepada para ASN bahwa untuk anggaran THR, dana tersebut bersumber dari DAU, bukan dana dari pusat khusus untuk THR saja, jadi kita juga menunggu transferan DAU, jika transfer tersebut sudah masuk, pasti akan langsung disalurkan, paling lambat (28/3) mendatang,” jelasnya.
Untuk diketahui, tahun ini besaran anggaran yang diperuntukkan untuk THR, adalah Rp 25 miliar lebih, dan tengah menunggu transferan DAU.(ana)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…