

Sihar Lumban Tobing, SH (FOTO:Robert Mboik Cepos)
SENTANI-Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar L Tobing sangat menyayangkan langkah pemerintah Kabupaten Jayapura yang sampai saat ini belum menyelesaikan persoalan masalah bangunan SMPN 1. Padahal saat ini seluruh sekolah sedang dalam persiapan masuk tahun ajaran baru.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, ” kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).
Saat ini sekolah dalam kondisi terkatung-katung selama hampir enam bulan belakangan ini. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar, seluruh siswa SMPN 1 itu tersebar di beberapa sekolah. Artinya mereka masih menggunakan lembaga pendidikan lain yang ada di Kota Sentani.
“Inikan proses KBM pasti tidak akan maksimal. Misalnya ketika mereka belajar numpang di sekolah lain, ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa terlaksana dan ini sangat memprihatinkan,”ungkapnya.
Dia yakin betul bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah pasti tidak akan berjalan dengan normal. Kondisi ini juga dipastikan dapat berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan siswa baru di sekolah, karena memang belum ada gedungnya. “Yang rugi pasti pihak sekolah,”ujarnya.
Dia menambahkan, mengenai rencana pemerintah Kabupaten Jayapura yang akan membangun kembali gedung baru, pihaknya berharap supaya pemerintah jangan sampai gegabah. Jangan sampai masalah yang sama kembali terjadi, seperti persoalan hak ulayat dengan masyarakat adat. Bagian ini harus diselesaikan dengan baik. (roy/ary)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…