Categories: SENTANI

Terima Usulan  Pembahasan Raperda Non APBD 2024

SENTANI,  Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo  telah mengikuti kegiatan pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang II tentang Pembahasan (Raperda) Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun 2024,  rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua asal Kabupaten Jayapura, yang dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Jayapura serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura. Kegiatan  berlangsung di Ballroom Cenderawasih Grand Allison Hotel Sentani, Rabu, (22/5) lalu.

Usia menerima  Usulan Pembahasan (Raperda) Non  APBD yang diserahkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin,  Pj Bupati Jayapura Triwarno menegaskan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diusulkan oleh pihak eksekutif dan tidak dimaksudkan untuk melarang atau bahkan mengkriminalisasi orang yang merokok.

Namun lebih menekankan pada pengaturan atau pengalihan kegiatan merokok, memproduksi atau mengiklankan rokok di kawasan-kawasan yang bukan masuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Selain membahas Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang merupakan usulan pihak eksekutif, juga membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua asal Kabupaten Jayapura yang merupakan usulan pihak legislatif,”ucapnya.

Diakui, melalui Raperda KTR merupakan alah satu upaya Pemkab Jayapura dalam memberikan perlindungan  hak masyarakat untuk hidup sehat dan bebas dari paparan asap rokok serta menghilangkan hak untuk merokok.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

40 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago