

Mathius Awoitouw (FOTO:Dokumen Cepos)
SENTANI -Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Mathius Awoitouw mengakui, adanya surat pergantian Klemens Hamo yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang juga pengurus DPP Partai NasDem Kabupaten Jayapura.
Pasalnya, Klemens Hamo sudah mencoreng nama baik Partai Nasdem karena tersangkut dugaan kasus penipuan hingga ratusan juta rupiah.
Selama menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura juga dianggap belum memberikan kontribusi maksimal ke partai, sehingga hal ini juga diperhitungkan oleh Ketua Partai Nasdem Pusat.
Untuk itu, pergantian Klemens Hamo dalam suratnya dari DPP Partai Nasdem ada satu nama yaitu Cintiya Ruliani Talantan, yang diperkirakan bakal menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
Mathius mengakui, kasus ini memalukan nama partai, sehingga tindakan ini telah dilaporkan kepada DPP untuk diberikan tindakan tegas.
“Kader NasDem tidak diharapkan kerja seperti itu. Kita harus kerja jujur, kita harus bisa menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawab, apalagi dalam posisi sebagai Ketua di DPRD Kabupaten Jayapura,”ungkapnya, Jumat (17/11) kemarin.
Oleh sebab itu, partai menindak tegas oknum kader dengan tindakan yang merugikan daerah, banyak orang, dan keuangan negara.
“Jadi partai tidak akan tinggal diam untuk menindak tegas. Kita juga menunggu proses-proses selanjutnya yang sedang dilakukan Polres Jayapura,”tandasnya.(dil/ary)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…