Categories: SENTANI

Penyerapan Anggaran di DPMK Belum Capai Target

SENTANI-Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura hingga memasuki akhir Desember, belum mencapai target akibat belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) oleh para kepala kampung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra ketika ditemui wartawan di ruang kerja, kemarin, menyebutkan, penyerapan anggaran masih terus diupayakan agar bisa tuntas dalam beberapa hari ini, mengingat saat ini sudah Desember dan sudah mendekati masa cuti atau libur bersama .
“Ya penyerapan anggaran kampung ini pasti tuntaskan dalam waktu dekat ini. Baik itu, penyerapan anggaran maupun penyaluran dana kampung. Jadi, saya sudah memperingatkan semua kampung, sebelum 15 Desember semua kampung sudah melakukan LPJ. Nah, hari ini sudah ramai-ramai semuanya pada penyelesaian penatausahaan keuangan maupun laporan,”ujarnya.
“Kita mempercepat penyerapan ADD dan ADK, termasuk pengirimannya. Keterlambatan terjadi karena beberapa faktor atau aspek, ada pergantian aparat kampung, dan lain-lain. Inilah yang membuat sedikit lambat. Mudah-mudahan satu minggu sudah selesai,” tambahnya.
Selain itu, salah satu faktor terlambatnya penyerapan anggaran dana kampung, karena adanya sistem pelaporan yang harus dilakukan secara online dan terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Termasuk transparansi penggunaan dana kampung yang harus dibuat dalam bentuk baliho, sebagai salah satu syarat penyediaan dana ADK ke kampung-kampung.
“Kami lambat karena sedang menata kampung untuk administrasi yang benar. Janganlah seperti kabupaten lain. Mereka cukup manual aja, seperti laporan keuangannya manual, APBKamnya juga manual dan laporan lain manual,” jelasnya.
Lebih lanjut Elisa menyatakan, jikapun Kabupaten Jayapura mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran kampung, namun dirinya yakin sistem pelaporan dana kampung di Kabupaten Jayapura, secara kualitas pelaporan lebih baik dari kabupaten lain. Karena sudah menggunakan aplikasi dan terintegrasi dalam sistem. (roy/tho)

newsportal

Recent Posts

Demo Tolak MBG Serentak Disinyalir Terorganisir

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…

25 minutes ago

Kericuhan di Pelabuhan, KM Gunung Dempo Pilih Tunda Berlabuh

Saat kapal dalam perjalanan menuju  Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…

1 hour ago

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

13 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

21 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

22 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago