

SENTANI-Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo meminta dengan tegas kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 khususnya kluster pengawasan agar mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Prokes) yang sudah ditetapkan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Saya minta kepada gugus tugas supaya ambil tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar ketentuan untuk tidak beraktivitas di atas pukul 17.00 WIT,” kata Klemens Hamo kepada media ini, Minggu (14/6).
Dia mengakui, saat ini pemerintah sudah menerapkan perpanjangan waktu aktivitas masyarakat sampai pukul 17.00 WIT atau jam 5 sore. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan itu, karena hal itu untuk kebaikan bersama dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Kalau masih ada tempat usaha yang bandel, tidak mau ikut aturan, ya harus ambil tindakan tegas. Kita semua tidak mau rugi, tapi kondisi ini memaksa kita, mau tidak mau kita harus jalani,” ujarnya.
Dia mengatakan, sampai saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Jayapura terus bertambah. Sehingga hal ini menuntut masyarakat, termasuk para pelaku usaha supaya mentaati aturan protokol kesehatan. Bahwa selain mengikuti protokol kesehatan seperti itu wajib masker dan menjaga jarak serta rutin mencuci tangan. Tetapi juga yang paling penting adalah mentaati aturan pembatasan waktu yang sudah ditetapkan.
“Kami dari DPRD mengimbau kepada semua masyarakat supaya meningkatkan kesadaran untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kesadaran itu sangat penting,” ujarnya.
Perlu diketahui tanggapan yang disampaikan ketua DPRD ini menyoroti tindakan masyarakat yang tidak semuanya patuh mengikuti aturan dan ketetapan pemerintah setelah ada perpanjangan pembatasan waktu yang diperlakukan. Dimana masih ada beberapa tempat usaha yang dengan sengaja melaksanakan aktivitasnya di pukul 17.00 WIT. (roy/tho)K
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…