

SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sedang melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 139 kampung di wilayah Kabupaten Jayapura yang tersebar di 19 distrik.
“Sementara disalurkan untuk tahap pertama bagi penerima BLT,” kata Elisa Yarusabra saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Sabtu (14/6).
Dia mengatakan, secara umum penyaluran BLT kepada 139 kampung di Kabupaten Jayapura itu tidak menemui kendala. Sementara penyaluran BLT untuk tahap pertama ini disesuaikan dengan data penerima manfaat yang sudah divalidasi oleh masing-masing kampung melalui keputusan kepala kampung atau Perkam.
“Tidak ada kendala, kita baru penyaluran tahap pertama. Semangatnya masih sama untuk mendukung masyarakat melaksanakan program ketahanan pangan di kampung,” ujarnya.
Pihaknya belum memastikan jumlah penerima manfaat yang akan menerima alokasi bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui anggaran dana desa 2020 itu. Karena sampai saat ini penyaluran BLT tersebut masih dilakukan kepada kampung-kampung yang sudah memvalidasi data penerima manfaat.
Proses penyaluran ini akan terus dilakukan kepada semua kampung yang sudah melakukan validasi data sesuai dengan Juknis yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Masih ada sebagian kampung yang belum melakukan validasi data penerima manfaat sehingga pembagian dan penyaluran BLT ini disesuaikan dengan data-data yang sudah divalidasi,” ungkapnya. (roy/tho)
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…