

Kendaraan bupati Jayapura dan sejumlah kepala dinas di Lingkungan pemda Jayapura yang dipasang tulisan untuk wajib mengembalikan kendaraan dinas setelah purna tugas, Senin (14/2). (FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Kabupaten Jayapura telah dijadikan sebagai partai project oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, terkait pencegahan tindakan korupsi terutama aset pemerintah yang bisa saja dilakukan oleh pejabat daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Subhan mengatakan, sebagai bentuk kerjasama dalam hal tindakan pencegahan, KPK dan Pemkab Jayapura telah mewajibkan seluruh pejabat daerah Kabupaten Jayapura yang menggunakan aset pemerintah seperti kendaraan dinas untuk menempelkan stiker khusus yang bertuliskan “Saya Komitmen Kembalikan Aset Negara, Kerjasama Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura”.
Jadi ini rananya dari KPK mewajibkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dan pejabat lainnya yang menggunakan aset pemerintah untuk memasang stiker khusus pada mobil tersebut
Dia mengatakan, tujuannya adalah sebagai bentuk pesan moral kepada setiap pejabat yang menggunakan aset pemerintah. Itu juga sebagai bentuk peringatan kepada pengguna aset tersebut agar apabila sudah selesai masa tugas segera mengembalikan apa yang menjadi aset negara.
”Ini masih pakai stiker satu atau dua minggu kedepan akan dibuat semacam KIR di situ, dispoit. Itu melekat bahwa ini kendaraan dinas kita tidak boleh bawa,” ujarnya di lapangan apel Kantor Bupati Jayapura, Senin (14/2) kemarin.
Ditambahkan, untuk tahap pertama, kepala dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah yang akan menjadi contoh dan selanjutnya nanti pejabat lain yang juga menggunakan aset pemerintah juga wajib memasang tulisan itu pada kendaraan dinas yang dipakai. (roy/ary)
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan evakuasi dilakukan setelah pihak…
Krisis pangan dan air bersih melanda ratusan warga di tiga distrik terisolasi Kabupaten Puncak, Papua…
Seratusan orang yang terdiri dari pelajar dan guru di SMAN 5 Jayapura, diduga keracunan makanan…
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414…
Kondisi ini diperkirakan kian mengkhawatirkan karena potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada…
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…