

Warga saat duduk menunggu pelayanan Adminduk di Kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura, Senin (9/10) kemarin. (FOTO:Priyadi/Cepos)
SENTANI -Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura Herald J. Berhitu, S.Pd., M.M., mengatakan, saat ini pelayanan kepengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) seperti pencetakan KTP El, Perubahan /pembuatan KK dan kepengurusan kependudukan lainnya di Kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan.
Meningkatkan kepengurusan Adminduk dipengaruhi oleh banyaknya lowongan kerja (loker) seperti CPNS, P3K, tenaga honorer, maupun penerima TNI-Polri.
“Untuk saat ini memang kami mengalami peningkatan pengunjung yang mengurus Adminduk. Mulai dari pencetakan KTP El, Perubahan KK dan lainnya. Dalam sehari kami bisa melayani 70 sampai 80 orang yang datang mengurus Adminduk bahkan biasa lebih. Ini beda dengan sebelumnya jika tidak ada penerimaan CPNS, P3K, TNI-Polri,”ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos di Sentani, Senin (9/10)kemarin.
Herald menambahkan, walupun jumlah pengunjung yang datang mengurus Adminduk meningkat, namun soal pelayanan tetap dilakukan secara optimal. Walaupun demikian, terkadang juga ada kendala.
Diakui, di Kabupaten Jayapura antusias warga dalam memiliki Adminduk sudah bagus, karena warga sudah tahu manfaat memiliki administrasi kependudukan lengkap. Melalui Adminduk lengkap warga bisa mendapat bantuan dari pemerintah apakah terkait layanan kesehatan, pendidikan, bantuan penerima manfaat dan lainnya.
Sehingga jika ada warga belum memiliki Adminduk lengkap tentu sangat disayangkan. Apalagi jika itu warga OAP Kabupaten Jayapura tentu tidak bisa menikmati apa saja bantuan yang diberikan oleh pemerintah.(dil/ary)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…