

Bupati Jayapura Yunus Wonda membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah Tahun 2025, di awla lantai 2, Kantor Bupati Jayapura, Kamis (8/5) kemarin.(FOTO:Yohana/Cepos)
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura, menggelar rapat kerja daerah tahun 2025, yang mana dalam pembukaan rapat tersebut, Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan bahwa Raker jangan dijadikan sebagai kegiatan rutinitas, tetapi harus lebih fokus kepada visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
“Dalam raker ini evaluasi kinerja 2024 dibahas, apa yang sudah diselesaikan dan apa yang belum dikerjakan, pada raker 2025 ini tidak ada kegiatan tetapi fokus pada perencanaan, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (8/5) kemarin.
Diakuinya, perencanaan program harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
“Sehingga ditahun 2026, semua fokus pada pekerjaan tidak lagi memikirkan terkait perencanaan,” terangnya.
“Harapan saya, agar visi dan misi kami dapat berjalan mulai dari APBD perubahan kedepannya,” jelasnya. Menurutnya, semua kegiatan nantinya harus disesuaikan dengan visi dan misi.
Sementara itu terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh Bupati Jayapura, dalam hal mengganti dan melantik kepala-kepala OPD, termasuk membentuk Tim Satpol-PP. Bupati Jayapura akui, kebijakan yang telah dirinya tentukan, beliau siap bertanggung jawab.
“Saya siap bertanggung jawab dengan kebijakan yang saya lakukan, saya ingin melihat sejauh mana kinerja Satpol-PP yang saya bentuk,” terangnya.(ana)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…