Terkait harga ikan, pemerintah berkomitmen menjaga agar tetap normal dan setara dengan harga di Hamadi. Pemerintah juga meminta perusahaan tidak memainkan harga dan memastikan nelayan mendapatkan keuntungan yang layak.
Bupati Yunus Wonda turut menginstruksikan penyediaan ruang penyimpanan es (cold storage) di Distrik Tanah Merah, Depapre, dan Yokari agar hasil tangkapan dapat dikumpulkan dan dijual langsung kepada MBG.
Sementara untuk Distrik Demta, pengelolaan akan dilakukan melalui Koperasi Merah Putih. Langkah ini dilakukan untuk menghindari monopoli harga dan memperkuat posisi tawar nelayan.
“Kerja nelayan sangat berat, dengan biaya bahan bakar dan logistik yang tinggi. Pemerintah harus hadir memberikan fasilitas, pendampingan pasar, serta perlindungan harga,” tegasnya. (ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng PT Taspen (Persero) dan Bank Mandiri Taspen untuk membekali Aparatur…
Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Juni 2026, melibatkan sebuah truk Toyota Dyna Long bernomor…
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan…
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan…
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…