Ia juga mengungkapkan rencana untuk melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh pemegang sertifikat tanah kepada pihak kepolisian.
Selain itu, dari empat sertifikat yang ada, dua telah diserahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP), sementara dua lainnya belum diserahkan.
Pihaknya juga menuntut agar pembayaran tanah dilakukan sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Jika gugatan di PTUN dimenangkan, maka pembayaran diminta dilakukan dari awal sesuai keputusan yang berlaku.(ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…
Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Jayapura Anitha Hening Yocku dalam keterangannya di Jayapura, Kamis,…
"Generasi muda Papua adalah aset penting bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing,…
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama perayaan…
Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha di Kota Jayapura mulai sibuk bersiap. Vihara…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mendistribusikan bantuan logistik ke Kabupaten Mamberamo Raya mengantisipasi…