Categories: SENTANI

Aksi Protes Warnai Penertiban PKL

Para pemilik lapak jualan saat melakukan aksi protes terkait pembongkaran lapak mereka di sepanjang jalan Kota Sentani, Selasa (5/3).( FOTO : Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berjualan di pinggir Jalan Kota Sentani, akhirnya ditertibkan oleh pihak Distrik Sentani dengan membongkar paksa sejumlah lapak jualan  mereka yang masih berada di pinggir jalan. Kebijakan  pemerintah distrik itu ditentang beberapa pedagang PKL. Mereka melayangkan aksi protes keras kepada pihak distrik karena tidak terima lapak jualannya dibongkar paksa.

“Kami tidak terima  dengan cara seperti ini. Siapa yang mau tanggung jawab kehidupan  keluarga saya kalau ini dibongkar,”ungkap Ahmad, salah satu PKL yang tidak terima lapaknya dibongkar paksa, Selasa (5/3).

Tidak hanya itu, beberapa mama Papua yang sehari-harinya berjualan pinang dan makanan di pinggir jalan dekat Hawai juga melakukan aksi protes. Mereka menuntut pihak pemerintah harus adil melaksanakan penertiban lapak yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sentani itu.  Mereka juga meminta agar pemerintah menyediakan  tempat yang layak untuk berjualan setelah lapak mereka dibongkar.

“Kita minta, kalau ada penertiban seperti ini maka harus ada tempat yang disediakan untuk kita,”ungkap salah satu warga yang enggan dikorankan namanya.

Sementara itu, Kepala Distrik Sentani Budi Yoku menyatakan, tetap konsisten dengan keputusan yang sudah diambilnya.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan pihaknya itu merupakan bagian dari tahapan sosialisasi dan upaya persuasif yang sudah dilakukan pihak pemerintah distrik selama ini. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi PKL untuk tidak mengikuti aturan diberikan oleh pemerintah.  Bahkan kata dia, sosialisasi  dan surat pemberitahuan secara resmi sudah dilakukan sejak Oktober 2018 lalu. Namun hingga saat ini, masih ada oknum PKL yang tidak mengindahkan   aturan yang dikeluarkan pihak distrik itu.”Tidak ada pilihan selain kita tertibkan, kota kita semakin tidak terurus jadi harus ditata,”tegas Budi Yoku.(roy/tho)

newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

6 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

14 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

15 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

17 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

18 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

19 hours ago