Menurut Ardin, masyarakat adat menilai bahwa perkembangan zaman menuntut adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat asli dalam pembangunan.
Bentuk afirmasi tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan, serta penempatan lulusan-lulusan tersebut di instansi terkait.
“Selain itu, mereka juga berharap dalam proses penerimaan pegawai nantinya, anak-anak asli dapat diakomodir. Ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata dari negara terhadap masyarakat pemilik hak ulayat,” tandasnya.
Lebih lanjut Ardin menambahkan, Pemkab Sarmi siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam proses pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sarmi ke depan. (roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Program penanaman kakao dan kopi ini merupakan implementasi visi-misi strategis Bupati Tolikara. Program lintas sektor…
Gubernur Papua Pegunungan Dr(HC), John Tabo, SE, M,B.A meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Lantas, Iptu Sipora Persila Samon, S.Sos. ,menyatakan, Kegiatan menyasar pengendara yang…
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.10…
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam…
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan, pembangunan sumber…