Menurut Ardin, masyarakat adat menilai bahwa perkembangan zaman menuntut adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat asli dalam pembangunan.
Bentuk afirmasi tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan, serta penempatan lulusan-lulusan tersebut di instansi terkait.
“Selain itu, mereka juga berharap dalam proses penerimaan pegawai nantinya, anak-anak asli dapat diakomodir. Ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata dari negara terhadap masyarakat pemilik hak ulayat,” tandasnya.
Lebih lanjut Ardin menambahkan, Pemkab Sarmi siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam proses pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sarmi ke depan. (roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Capaian ini menjadi momentum penting yang menandai lahirnya generasi baru akademisi dan profesional…
Bupati Mimika Johannes Rettob membenarkan bahwa seluruh aparatur pelayanan dasar telah ditarik ke ibu kota…
Kelompok Khusus menilai pidato pengantar pemerintah daerah masih lebih banyak menjelaskan kinerja keuangan secara…
Pria tersebut diyakini berada di Jayawijaya untuk kepentingan wisata atau menonton event Festival Budaya Lembah…
Abisai mengatakan, kesempatan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ia meminta para mahasiswa…
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka…