Menurut Ardin, masyarakat adat menilai bahwa perkembangan zaman menuntut adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat asli dalam pembangunan.
Bentuk afirmasi tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan, serta penempatan lulusan-lulusan tersebut di instansi terkait.
“Selain itu, mereka juga berharap dalam proses penerimaan pegawai nantinya, anak-anak asli dapat diakomodir. Ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata dari negara terhadap masyarakat pemilik hak ulayat,” tandasnya.
Lebih lanjut Ardin menambahkan, Pemkab Sarmi siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam proses pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sarmi ke depan. (roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 2 Tahun 2026 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari…
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ketahanan energi Indonesia hanya bergantung pada cadangan jangka…
Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu, status siaga 1 TNI yang…
Terkait dengan THR, Pemerintah Kabupaten Keerom telah menyiapkan dana yang cukup besar, yakni mencapai Rp18…
Sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah, Bupati mengumumkan total anggaran sebesar Rp 2 miliar yang dialokasikan…
Pulau kecil ini menjadi saksi awal masuknya Injil di wilayah Tabi—yang meliputi Jayapura, Sarmi, dan…