Menurut Ardin, masyarakat adat menilai bahwa perkembangan zaman menuntut adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat asli dalam pembangunan.
Bentuk afirmasi tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan, serta penempatan lulusan-lulusan tersebut di instansi terkait.
“Selain itu, mereka juga berharap dalam proses penerimaan pegawai nantinya, anak-anak asli dapat diakomodir. Ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata dari negara terhadap masyarakat pemilik hak ulayat,” tandasnya.
Lebih lanjut Ardin menambahkan, Pemkab Sarmi siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam proses pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sarmi ke depan. (roy)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Operasi pengamanan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Mei 2026, menempuh rute perairan dari Distrik…
Dari kerusuhan ini, sebanyak 14 orang telah diamankan di Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan…
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…