

PJ Gubernur Papua pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH saat melakukan pertemuan dengan Inspektur Jendral Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir M.Si dalam penyempaian Laporan Program Triwulan IV. (foto: Dok Kominfo Papua Pegunungan)
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan menyampaikan laporan Program Pemerintah Triwulan Ke –IV pada Inspektorat Jendral Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia guna menindak lanjuti evaluasi pemerintah DOB yang telah berjalan 10 bulan.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH , MH menyampaikan laporan program pemerintahan triwilan ke – IV kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, melaporkan beberapa program prioritas yang menjadi tanggungjawabnya selama 10 bulan pemerintahan DOB Papua Pegunungan disahkan.
“membangun daerah yang baru saja dimekarkan tidaklah muda, dibutuhkan kerja keras oleh semua pihak. Oleh karena itu saya laoprkan Triwulan Ke empat ini apa yang saya sudah buat sekalipun banyak kekurangan tapi yang menjadi tugas yang diberikan oleh Negara saya sudah lakukan.”ungkapnya Jumat (27/10) Melalui Rilis Kominfo Provinsi Papua pegunungan
Menurutnya, Pembangunan besar ini tidak semudah membangun seperti membalik telapak tangan oleh karena itu setelah Gubernur melaporkan, Kemendagri menyampaikan evaluasi tapi juga apreasisi karena telah menyelenggarakan roda pemerintahan provinsi DOB Papua Pegunungan dengan baik.
“Setelah saya lapor atau di Evaluasi oleh Kementrian Infektorat Jendral saya dapat apresiasi dari Tim Kementriam Dalam Negri dan menjalankan Penyelengaraan Pemerintahan dengan baik maka saya dinilai sukses menjalankan roda pemerintahan” kata Kondomo.
PJ Gubernur juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan serta TNI/Polri dan semua pihak yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan di Wilayah ini selama 10 bulan setelah dirinya ditunjuk sebagai Pj. Gubernur.
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…