WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan jika dalam evaluasi terhadap PJ bupati Jayawijaya kemarin di Jakarta, ditekankan dalam penanganan stunting harus ada data kongkrit, langkah penanganan , berapa lama serta apa saja yang nanti dibutuhkan dan terakhir anggaran yang disediakan pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam penekanan evaluasi itu antara lain. harus data kongret, berapa data stunting, kemudian bagaimana cara penanganannya setiap anak bayi yang lahir stunting itu,
“Disamping itu berapa lama intervensi dan apa saja kebutuhannya, dan berapa rupiah satu anak dikalikan dengan jumlah anak yang mengalami stunting Inilah besaran alokasih anggaran penanganan stunting ini juga ditekankan kepada pemerintah,”ungkapnya Rabu (27/3) kemarin.
Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
“Supaya dapat memastikan, intervensi pemda itu dalam tahun 2024 ini berapa yang bisa diselesaikan dan dikeluarkan dari kemiskinan ekstrem,” Katanya
Ia mengakui Kedepan hal-hal ini yang membutuhkan pencermatan pendalaman dan penajaman program kegiatan yang harus fokus, dan sinergi dengan OPD terkait, agar betul-betul kongret pada target penyelesaian atau target.
“Ini yang menjadi tantangan bersama OPD–OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran, begitu juga didorong untuk intervensi penanganan inflasih dengan melakukan pasar murah yang disubsidikan oleh pemerintah daerah.”beber Sumule.
Selain itu Kemarin memang pemerintah Jayawijaya akui bahwa tidak ada alokasih APBD untuk pasar murah mensubsidi untuk menurunkan harga jual, tetapi betul-betul bersyukur ada perum bulog yang menyediakan beras dan minyak goreng itu dibawah dari harga pasar sehingga masyarakat bisa datang belanja, untuk harga beras perkilogram hanya dijual dengan harga 11.800 kalau di pasaran harganya 25.00 perkilogram,
“Ini yang menjadi penekanan oleh tim evaluasi, sesuai dengan intruksi dari Bapak Dirtjen kemendagri bahwa belanja tak terduga harus ditambah dalam rangkah memberikan flektibilitas di dalam penanganan, apakah itu konflik-konflik sosial yang ada atau mensubsidi perusaan penerbangan agar target jual sembako yang mengalami inflasi itu bisa ditekan. “kata Sumule
Untuk Penekanan dari inspektorat jenderal wilayah 4 bahwa belanja tak terduga harus dinaikan, melihat realisasi belanja tak terduga tahun 2023 itukan kurang lebih sekitar 8 miliar, tetapi baru dianggarkan dua miliar lima ratus juta (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos