Categories: PEGUNUNGAN

Bimtek SIPD-RI Perkuat ASN Pengelola Keuangan Papua Pegunungan

WAMENA– Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui SIPD-RI. Upaya tersebut dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku. Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BP2KAD Provinsi Papua Pegunungan Debi D Yoweni mengatakan tujuan dari pelaksanaan Bimtek ini agar pengelolaan keuangan daerah harus berjalan tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku.

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab,” ungkapnya kamis (21/5)

Debi mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama bagi seluruh peserta. Peningkatan kapasitas ASN sangat penting agar pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah berjalan lebih baik melalui sistem SIPD-RI.

“Panitia mencatat sebanyak 225 peserta mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri dari 131 peserta perangkat daerah provinsi dan 94 peserta kabupaten.”katanya
Peserta berasal dari delapan kabupaten cakupan di Provinsi Papua Pegunungan yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis selama tiga hari ke depan. oleh karena itu Debi mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut dengan aktif berdiskusi serta memahami seluruh materi yang diberikan para narasumber Kemendagri.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago