

Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka S.Pi, M.Si (foto:Denny/Cepos)
WAMENA – Menyikapi rencana rekonsiliasi daerah 31 juli mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kebijakan penghentian semua aktifitas di Wamena kembali karena ada beberapa hal yang tak bisa dihentikan.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, M.Si mengaku jika sebenarnya rencana rekonsiliasi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya sangat baik dan dewan juga mendukung langkah tersebut, akan tetapi perlu pemerintah perlu memikirkan kembali terkait semua aktifitas yang dihentikan.
“Kami apresiasi kalau rekonsiliasi daerah ini di jadikan peraturan daerah dan kita akan sama -sama mendorong itu, tapi perlu diingat tak semua aktifitas bisa di hentikan sejak pukul 05.00 Wit sampai dengan Pukul 18.00 Wit,”ungkapnya di Wamena Sabtu (19/7)
Menurutnya, ada beberapa aktifitas yang memang tak bisa dihentikan karena masih menjadi kebutuhan daerah, contoh seperti penerbangan, kalau ada orang sakit yang harus dirujuk ke Jayapura akan kesulitan apabila tak ada pesawat yang terbang.
“Pertimbangan lain. Saat ini perekonomian masyarakat di Wamena sementara mengalami kesulitan khususnya kita punya mama-mama yang berjualan di pasar sangat membutuhkan biaya hidup tiap hari, sehingga kalau tak ada aktifitas akan sangat merugikan mereka,” jelas beber Lucky
Page: 1 2
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…