Categories: PEGUNUNGAN

328 Kampung Diminta Segera Pertanggungjawabkan Dana Desa 2022

WAMENA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya meminta kepada 328 kampung  masukkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan realisasi dana desa Tahun 2022 secara kolektif.

Plt Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo, Spd, Msi menyatakan, pihaknya telah meminta kepada 328 kampung untuk masukkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan dana desa secara kolektif, Tahun 2022, sebab laporan itu harus secara utuh dalam 1 tahun anggaran.

“Untuk laporan pertanggungjawaban dan realisasinya harus dimasukkan awal tahun ini, dan itu secara utuh dari Januari sampai Desember,” ungkapnya Jumat (20/11) saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menyatakan, setelah DPMK melayani pencairan dari tahap III dana desa pada desember kemarin, maka laporan pertanggungjawabab dan Laporan realisasi harus masuk Januari ini, dan pihaknya telah mengirim surat resmi kepada 328 kampung untuk menyampaikan laporan itu, perencanaan anggaran dalam RKPK dan APBK untuk anggaran 2023.

“Laporan pertanggungjawaban itu dari pencairan tahap I, II dan III harus dibuat secara kolektif untuk diserahkan kepada DPMK, semnentara untuk laporan realisasi itu dilakukan setiap tahapan pencairan,” kata Lepinus Gombo.

Lepinus juga memastikan baru beberapa kampung saja yang masukkan data tersebut, pihaknya juga meminta kepada pendamping agar bisa mendorong kepala kampung untuk membuat laporan yang diminta oleh DPMK.

Mantan Sekretaris DPMK menyatakan, tahun 2023 ini, setip kampung sebagai pengelola dana desa harus memperhatikan regulasi baru untuk dilakukan, artinya dalam regulasi itu, program prioritas dari pemerintah pusat yang wajib dilakukan.(jo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: DANAWAMENA

Recent Posts

Mentan Janjikan Penambahan Kuota BBM Subsidi

Menanggapi aspirasi para petani, Menteri Pertanian langsung menghubungi pihak Pertamina untuk mencari solusi atas keterbatasan…

15 hours ago

Seringnya Kehabisan BBM, Terpaksa Beli di Pengecer yang Harganya Lebih Tinggi

Di kota ini, angkutan umum khususnya angkot atau taksi lokal bukan sekadar sarana mobilisasi, melainkan…

16 hours ago

DPRP Minta Penanganan Pasca Konflik Ditangani Menyeluruh

Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S,IP, M.KP meminta Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan…

17 hours ago

Komis IV DPRP Minta Gubernur Tegur Kadis PUPR

Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran…

18 hours ago

Sengketa Hak Ulayat Kantor Kelurahan Seringgu Jaya Dimediasi

Mediasi mempertemukan Buang Mahuze yang mengaku sebagai pewaris hak ulayat atas tanah tersebut dengan Kepala…

19 hours ago

Pemprov Terima Kunci Rumah Susun ASN Papua Tengah

Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda…

20 hours ago