874 Mahasiswa Studi Akhir Tuntut Beasiswa

WAMENA – Sebanyak 874 Mahasiswa studi akhir asal Jayawijaya belum menerima beasiswa dari Pemda Jayawijaya untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. Mereka berniat melakukan aksi demo, namun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, polisi langsung memfasilitasi   pertemuan dengan Pemda dan DPRD Jayawijaya, Jumat (17/1).

   Ketua Himpunan Mahasiswa Jayawijaya  Kota Studi Jayapura Elius Wenda mengaku penyelesaian masalah ini masih panjang. Sebab,  pengurus akan cocokan data mahasiswa  Jayawijaya di seluruh Indonesia dengan ketersediaan anggaran.  

   “Kita akan cocokan, apakah sudah cocok dengan data mahasiswa tersebut dan sudah direalisasi atau belum, itu yang kami akan cocokkan pada hari Senin besok.”ungkapnya usai pertemuan Jumat (17/1) kemarin. 

   Dari penjelasan pihak Pemkab Jayawijaya, lanjut Elius, mahasiswa Jayawijaya sudah realisasi melalui rekening, namun ternyata persyaratannya belum diproses dan baru ketahuan jika data yang dimasukan itu masih tertahan. 

  “Setelah datanya sudah divalidasi, kalau memang ada dana yang belum dicairkan, seperti dana studi akhirnya, kami akan meminta tahun anggaran tersisa yang tahun 2019 ini untuk kami cocokan data mahasiswa selurhh Indonesia , sesuai dengan uturan harus di kembalikan kepada mahasiswa itu sendiri.”bebernya  

  Sekretaris Hipmaja Yops itlay  meyatakan setelah ditinjau kembali proses data yang dikirim dari Jayapura ke Wamena, ternyata data tersebut masih tersimpan di keuangan.   

  “Jadi, kami pikir bahwa hari ini kami lakukan sangat tepat sekali, artinya walaupun kami demo tapi tentunya terakhir kami akan duduk atau ambil kesimpulan semacam tadi.  Sehingga harapannya kedepan data yang kami punya ada, kemudian pemerintah punya kita samakan, kalo memang seperti apa maka harapannya data yang kami punya ada  harus  terakomodir,”bebernya.

   Secara terpisah Plt. Sekda Jayawijaya Tinggal Wusono mewakili pemerintah daerah menyatakan jika diskusi dengan teman-teman perwakilan Jayapura, mereka tanyakan terkait proses penyaluran bantuan studi akhir 2018 dan 2019 kemarin. Pada prinsipnya apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah disampaikan, 

  “Kami juga tetap membuka diri kepada mereka, karena ada beberapa data yang perlu kami validasi ulang sehingga nanti harapan kami tidak terjadi permasalahan pada tingkat mahasiswa.” Ujarnya. 

  Ia berharap dari data yang ada, nanti secepatnya dilakukan verifikasi dan validasi sehingga Pemda bisa tindaklanjuti dalam waktu yang cepat. Tahun 2018 pemerintah alokasikan itu kurang lebih Rp 6 miliar dan untuk tahun 2019 karena memang dana otsus berkurang 50 persen sehingga  dialokasikan Rp. 4,5 miliar.

  “Memang banyak masalah karena kita juga harus validasi terkait dengan keaktifan adik-adik mahasiswa, masalah di lapangan seperti apa sehingga kadang proses itu tidak secepat seperti yang mereka inginkan.”kata Plt Sekda Jayawijaya. (jo/tri))