

Tim Koalisi Jhon - Marthin Jilid II melakukan jumpa pers di Wamena terkait pendaftaran gugatan hasil pilkada serentak Kabupaten Jayawijaya ke Mahkamah Konstitusi. Sabtu (14/12) lalu. (foto:Denny/ Cepos)
Sengketa Hasil Pilkada Serentak Jayawijaya Ke MK
WAMENA– Tim Koalisi Jhon – Martin Jilid II resmi mengajukan pendaftaran gugatan sengketa ke Mahkamah Konstirusi (MK) terkait hasil pilkada serentak di Kabupaten Jayawijaya 2024. pada jumat (13/12) dengan nomor registrasi 282, sehingga kini tinggal menunggu kuasa hukum untuk menginformasikan waktu persidangan.
Ketua Koalosi Pemenangan Paslon 04 Jhon -Marthin jilid II Fred Hubi menyatakan kepada pendukung Jhon Marthin yang ada di 328 Kampung 40 distrik masih eksis dan ada langkah -langkah yang akan dilakukan pasca putusan KPU kemarin, hari ini secara resmi disampaikan bahwa Jhon -Marthin sudah mendaftarkan diri dalam melayangkan gugatan ke Mahkama Konstitusi nomor 282.
“Kami secara resmi telah mendaftarkan diri ke MK dan telah diterima dengan diterbitkannya nomor registrasi, ini bukan karena kami melawan KPU atau kandidat lain, namun tim paslon Jhon- Marthin memandang perlu untuk mencari keadilan dan kebenaran terkait proses pilkada di Jayawijaya,” pungkasnya Sabtu (14/12) di Wamena.
Menurutnya, Tim Jhon -Marthin juga yakin bahwa KPU juga sangat mengerti aturan bahwa penggabungan suara yang dilakukan untuk memenangkan satu calon ini bertentangan dengan PKPU nomor 10 tahun 2016 dan turunannya, oleh karena itu, ini menjadi dasar untuknya melakukan gugatan tersebutke MK.
“Kami optimis MK akan menerima gugatan kami, Kami juga meminta kepada kuasa hukum kami bagi seluruh penyelenggara yang ikut terlibat baik di tingkat Kabupaten sampai ke distik kami akan meminta mereka untuk peroses mereka karena ini pelanggaran hukum ,” kata Fred Hubi
Sementara Ketua Relawan Milenial Jhon Marthin, Wakol Yelipele, menyatakan hari ini KPU sudah melakukan pemetapan pemenang pilkada pada paslon 02, namun diyakini kemenangan itu belum terjadi sampai saat ini sebab jika dilihat dari Proses pilkada 27 november kemarin adalah proses yang melanggar konstitusi. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…