

Sekretaris DLHKP Yunus Matuan, S.Hut, MSi dan Kabid Pengelolaan kas dan perhutanan sosial DLHKP Papua Pegunungan Robby Kogoya S.Hut, M.Hut memberikan keterangan di hotel Baliem Pilamo Wamena Rabu (14/5) (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Pegunungan menggandeng Sandana Institut, Non-Governmental Organization (NGO), dan kesatuan Penanaman Hutan (KPH_ dari 8 Kabupaten saat ini sedang menyusun program pegurangan emisi carbon yang akan di biayai dari lembaga luar negeri untuk jangka waktu 1,5 tahun.
Sekretaris DLHKP Yunus Matuan, S.Hut, MSi menyatakan program pengurangan emisi carbon ini didanai oleh lembaga dari Norwegia sebedar Rp 13 miliar lebih, dalam jangka waktu 1,6, Program ini juga tak hanya untuk Papua Pegunungan semata, namun juga untuk seluruh indonesia, oleh karena itu saat ini di susun program prioritas.
“Apa yang disusun saat ini akan dilaporkan lagi kepada kementrian Lingkungan Hidup, namun untuk administrasinya lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya saat ditemui di Hotel Baliem Pilamo Wamena Rabu (14/5).
Di tempat yang sama Kabid Pengelolaan kas dan perhutanan sosial DLHKP Papua Pegunungan Robby Kogoya S.Hut, M.Hut sejak terbitnya peraturan presiden tnomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRKN), dimana sudah dilakukan secara berkala setiap tahun, oleh karena itu perhitungan emisi tersebut dilakukan terhadap 4 kategogi.
Page: 1 2
Berdasarkan keterangan medis, luka tembak masuk dari bawah telinga kanan dan keluar di bagian bawah…
Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu…
"Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan…
Terkini, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo…
Kondisi ini terkadang membuat seseorang merasa tidak enak hati untuk menyampaikan kepada keluarga di kampung…
Kebijakan itu dipertimbangkan sebagai langkah antisipatif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) apabila situasi…