Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A berbincang dengan Mendagri Muhamad Tito Karnavian di Lokasi KIPP Gunung Susu Wamena, Selasa (12/8) kemarin. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta kepada pemerintah pusat melalui kementrian Dalam Negeri agar dalam dana bagi hasil (DBH) pajak dari PT Freeport Indonesia bisa juga ke Provinsi Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan jika DOB ini sangat minim fiskal dan hanya berharap kucuran anggaran dari transfer pemerintah pusat dan hal ini menjadi kendala.
“Kami akui biaya memang cukup tinggi, Inflasi daerah masih tertinggi se indonesia namun dengan kondisi ini pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pergerakan terhadap pemerintahan dan pergerakan roda ekonomi rakyat.”ungkapnya Rabu (13/8) di Wamena
Menurutnya, jika dilihat perekonomian masyarakat di Papua Pegunungan, semua tergantung kepada anggaran pemerintah daerah, namun dalam kurun waktu 2 minggu kemarin ini sudah mulai dilihat ekonomi di wamena mulai hidup karena penerapan anggaran dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan spesifik Gren sudah mulai kucurkan pemerintah pusat.
Page: 1 2
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…