Categories: PEGUNUNGAN

Memperjuangkan Hak Kesetaraan Perempuan Dalam Politik, Ekonomi dan Birokrasi

ketua PPT- PPP menyatakan, setelah melakukan sosialisasi di tingkat Kabupaten termasuk penyerahan Nota Tugas sebegaimana yang di Lakukan di Jayawijaya, selanjutnya organisasi itu akan didaftrakan pada Kesbangpol masing-masing Kabupaten.

“kami punya harapan kedepan bahwa 8 Kabupaten  mesti harus mengeluarkan rekomendasi lebih khususnya itu organisasi yang sudah terdaftar di provinsi maupun tingkat Kabupaten, itu secara resmi kita terdaftar dan saya sebagai ketua saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan, jadi jangan ada yang menghalangi ketika mereka masuk di tim seleksi untuk DPRK maupun juga tim seleksi yang lain untuk tahun-tahun mendatang,”bebernya

Sementara itu, Sekretaris PPT – PPP Kabupaten Jayawijaya, Marlince Siep, S.Pd, M.Pd mengaku jika tanggal 3 bulan ini pihaknya sudah  lengkapi badan kepengurusan dari organisasi ini itu sebagai salah satu syarat untuk nanti diberikan nota tugas, maka dari itu hari ini pihaknya buat kegiatan sekaligus sosialisasi dari ibu ketua sendiri dengan pemberian nota tugas sebagaimana tadi sudah dijelaskan untuk nanti kami secara resmi terdaftar di kesbangpol.

“Jadi kami punya 9 bidang itu memang sudah ada jadi kami melanjutkan ditingkat kabupaten sebagaimana tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang menjadi keinginan, kerinduan  kami punya hak-hak yang selama ini kami rasa kami tidak dapat,”jelasnya. (jo)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran PolisiPelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran Polisi

Pelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran Polisi

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika,…

14 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

15 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

16 hours ago

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

17 hours ago

Hari HAM Internasional, FRP Unjuk Rasa di Kantor DPRK Mimika

Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran…

18 hours ago

Aksi Demo di Kantor Gubernur Papsel Warnai Peringatan HAM Internasional

Dalam aksinya yang dimulai sekira pukul 10.30-13.30 WIT itu, para pendemo dengan koordinator umum Ambrosius…

19 hours ago