Sementara itu Jhon Matuan mengaku dalam Undang –undang 17 itu sudah jelas pekerjaan dibawah Rp 1 Miliar itu dikerjakan oleh Pengusaha OAP.” Terima kasih Bapak Gubernur sudah berikan kami Rp 50 Miliar, namun sekarang yang kelola ini teman –teman HP OAPP, sehingga kami minta itu besok itu semua hadir, agar ada transparansi kepada Pengusaha OAP yang lain puas, “ terangnya.
Sementara itu Asisten 1 Setda Provinsi Papua pegunungan Drs.Wasuok Siep yang menemui para pengusaha tersebut mengaku jika pihaknya memang bukan OPD teknis dan juga tidak bisa masuk ke bidang teknis. “Kami hanya membantu Gubernur mengambil kebijakan, namun masalah ini akan disampaikan kepada Gubernur , oleh karena itu kami coba untuk memfasilitasi tapi ini bukan janji tapi kami akan laporkan,”ujarnya
Sementara Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Elay Giban mengaku secara kebijakan sudah dilakukan oleh Gubernur dengan memberikan Rp 50 Miliar, Hanya saja pelaksanaan secara teknis oleh dinas PUPR dan yang harus menjelaskan PUPR terkait mekanismenya. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Upaya penyelundupan barang terlarang, terutama Narkotika jenis ganja sebelumnya marak diungkap saat diselundupkan lewat jalur…
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada wartawan di Merauke menyebut, jumlah tenaga…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa saat hujan deras turun bersamaan dengan pasangnya…
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mewajibkan platform seperti…
Tersangka pertama berinisial MM (23) yang diamankan di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Distrik Jayapura…
Kisah itu kini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Banyak yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan…