WAMENA– Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan jika sekurang-kurangnya 30 persen Dana Otsus digunakan untuk pendidikan, sekurang-kurangnya 20 persen dana Otsus untuk kesehatan dan selebihnya untuk pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakt Orang Asli Papua (OAP).
Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, ditahun 2024 ini pemerintah akan mendorong agar prioritas Papua cerdas, Papua sehat dan Papua produktif, bagimana mewujudkan ini Papua cerdas ini sudah sesuai dengan undang-undang otsus. Sekurang-kurangnya 30 persen dari 1.25 persen dari dana Otsus 2.25 persen dari total DAU nasional 1 persen sifatnya blogren dan 1.25 persen sifatnya spesifik green.
“ ini yang harus kita klirkan di dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan, oleh sebab itu di dalam penanganan-penanganan ini seperti kesehatan berbagai factor yang mempengaruhi misalnya buruknya sanitasi yang ada ini mempengaruhi kesehatan, kemudian kota kita ini harus benahi kebersihannya.”ungkapnya Sabtu (6/1) kemarin
Menurutnya, Pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk ikut di dalam membenahi bersama-sama, dengan menggunakan APBD yang ada nanti setelah ini setelah rapat bersama dengan para OPD untuk menyepakati bersama.
“ kita laksanakan dan kita awasi bersama, kita semua ada di dalamnya sehingga ada mekanisme control internal maupun eksternal nanti.”jelas Tumbo
Ia juga mengaku jika Pengawasan yang dilakukan sangat penting sekali, pemerintah berencana yang baik dan ideal tetapi tidak dibarengi dengan pengawasan ini bisa juga melenceng, dan dapat disalah gunakan.
“kita harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder komponen masyarakat untuk bersama-sama di dalam proses pengawasan pelayanan pembangunan kepada masyarakat di kabupaten jayawijaya ini.”kata Sumule Tumbo
Sementara untuk penyerahan dana hibah bagi penyelenggara pemilu Baik KPU Bawaslu dan Pihak Keamanan, Lanjut PJ Sekda Provinsi Papua pegunungan Ini sudah proses panjang di dalam membahas kebutuhan baik KPU, Bawaslu maupun pengamanan TNI/Polri,
“memang di papua pegunungan ini masih ada dua kabupaten yang belum menanda tangani NPHD, namun untuk kita di Jayawijaya sudah dilakukan tahap pertama dan tahap II akan di realisasi dalam waktu dekat,”tutup Sumule Tumbo. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos