

PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM (FOTO: Denny / Cepos)
WAMENA– PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM meyatakan untuk yang pertama masalah K II Bukan hal yang baru sudah berjalan beberapa tahun lalu, dimana dirinya masih menjabat sebagai Sekwan DPRD Jayawijaya, dan dikeluarkannya pengumuman tersebut atas desakan dari tenaga honorer, ironisnya masalah ini di bawah ke ranah politik.
“Selama menjadi PJ Bupati untuk masalah K II saya selalu menyampaikan secara terbuka di depan publik dan sudah di publikasi media, dan sebelum hasil itu diumumkan saya sudah menawarkan mereka untuk dilakukan pengecekan ulang dengan kepala OPD namun tetap dipaksa harus diumumkan,”bebernya Sabtu (2/10) lalu.
Pada saat pertemuan di DPRD Kemarin merupakan aspirasi yang sudah saya setujui dalam aksi demo sebelumnya untuk melakukan kroscek data bersama OPD dan kepala Distrik, kalau ia sendiri sudah sampaikan di depan umum, karena data yang keluar ini data lama bahkan ada yang sudah meninggal dunia berdasarkan informasi kemarin.
“Kemarin saya minta untuk dibuktikan agar jangan sampai kita sebarkan informasi yang memenuhi kriteria terus dibatalkan tanpa ada dasar, oleh karena itu harus dibuktikan dengan data, kalau kritikan saya terima, namun jangan menfitnah tanpa dasar,”tegas Thony Mayor.
Sementara untuk kedua foto yang beredar saat berpapasan dengan rombongan kampanye di Distrik Bpiri itu saat dilakukan penanaman 1000 pohon Alpokat dengan kelompok tani, kebetulan rombongan ini mau kampanye di Distrik koragi dan harus melalui jalan itu karena hanya 1 jalan untuk menuju kesana sehingga berpapasan.
“Kan tidak mungkin saya harus lewat jalan yang belum ada, jalan itu kan hanya satu jalur, ada bukti kalau petani yang mengundang, kita ke sana bukan untuk ikut kampanye, sebagai manusia saat berpapasan dan kenal masak kita harus menyangkal,” jelas Thony Mayor.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…