Categories: PEGUNUNGAN

Wamendagri Minta MRP Harus Sinkron Dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

WAMENA – Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan jika anggota Majelis rakyat Papua yang telah dilantik sejak tahun 2023 lalu khususnya untuk daerah otonomi baru harus sinkron dengan pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi agar dalam menyampaikan asirasi dari masyarakat itu bisa diakomodir.

Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.

“kalau pikiran pemerintah daerah dan MRPnya tidak nyambung maka tidak bisa jalan, apa yang disampaikan oleh masyarakat juga tidak sampai pada pemerintah, oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi agar semua bisa berjalan dengan baik,”ungkapnya Selasa (2/1) di Wamena.

Anggota MRP juga memberikan pertimbangan pada Gubernur, DPRP, DPRD Kabupaten dalam rangka perlindungan hak –hak dasar orang asli Papua, oleh marena itu tantangan MRP untuk 5 tahun kedepan sangatlah besar dan kompleks sebab banyak agenda Prioritas yang harus di selesaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunungan.

“Sebagai DOB Baru pada bulan oktober 2024 ini Papua pegunungan akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk yang pertama kalinya, MRP punya peran strategis dalam memberikan persetujuan bagi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur,”kata Wempi Wetipo

Ia juga menyebutkan MRP Papua pegunungan memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi dan penilaian terkait dengan adanya perdasi yang dikeluarkan oleh DPRP, dan nantinya akan di bahas bersama dengan Gubernur dan MRP

“ada 11 Perdasus dan 17 perdasi yang harus di sahkan oleh pemerintah Provinsi Papua pegunungan usai DPRP hasil pemeilihan umum terbentuk , MRP sebagai lembaga yang akan memberikan persetujuan dan pertimbangan terkait perdasus dan perdasi ,”beber Wamendagri.. (jo)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pemkot Akan Siapkan Regulasi Lindungi Dusun Sagu

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…

27 minutes ago

Distributor Sebut Kenaikan Elpiji di Mimika Karena Panic Buying

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…

57 minutes ago

Ketua Persipura Mania Minta Pelatih Lebih Jeli Dalam Memilih Pemain

Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…

1 hour ago

Wagub Paskalis Imadawa Hadiri Rakor Data OAP Se-Papua di Jayapura

Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…

2 hours ago

Owen Sebut Reno Layak Perkuat Timnas

Manajer Persipura Jayapura, Owen Rahadiyan mengaku tak heran jika Reno Salampessy menjadi salah satu pilar…

2 hours ago

Pemprov Papua Target Bangun13 Gerai KDKMP

emerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM setempat menargetkan pembangunan 13…

3 hours ago