

Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH (foto: Denny/ Cepos)
WAMENA – Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan jika anggota Majelis rakyat Papua yang telah dilantik sejak tahun 2023 lalu khususnya untuk daerah otonomi baru harus sinkron dengan pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi agar dalam menyampaikan asirasi dari masyarakat itu bisa diakomodir.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.
“kalau pikiran pemerintah daerah dan MRPnya tidak nyambung maka tidak bisa jalan, apa yang disampaikan oleh masyarakat juga tidak sampai pada pemerintah, oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi agar semua bisa berjalan dengan baik,”ungkapnya Selasa (2/1) di Wamena.
Anggota MRP juga memberikan pertimbangan pada Gubernur, DPRP, DPRD Kabupaten dalam rangka perlindungan hak –hak dasar orang asli Papua, oleh marena itu tantangan MRP untuk 5 tahun kedepan sangatlah besar dan kompleks sebab banyak agenda Prioritas yang harus di selesaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunungan.
“Sebagai DOB Baru pada bulan oktober 2024 ini Papua pegunungan akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk yang pertama kalinya, MRP punya peran strategis dalam memberikan persetujuan bagi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur,”kata Wempi Wetipo
Ia juga menyebutkan MRP Papua pegunungan memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi dan penilaian terkait dengan adanya perdasi yang dikeluarkan oleh DPRP, dan nantinya akan di bahas bersama dengan Gubernur dan MRP
“ada 11 Perdasus dan 17 perdasi yang harus di sahkan oleh pemerintah Provinsi Papua pegunungan usai DPRP hasil pemeilihan umum terbentuk , MRP sebagai lembaga yang akan memberikan persetujuan dan pertimbangan terkait perdasus dan perdasi ,”beber Wamendagri.. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek…
Yotam juga mengaku mengetahui pemerintah telah memiliki sertifikat atas lahan itu melalui informasi yang diperoleh…
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, mengatakan saat ini Kabupaten Jayapura…
Ketua Himpunan Peternak Ayam Ras (HIPAR) Merauke Thomas Kimko, mengapresiasi berbagai program bantuan peternakan ayam…
- Bupati Keerom, Piter Gusbager memastikan bahwa branda Kabupaten Keerom atau kawasan Kampung Yowong, Distrik…
Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan, melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Markus Axel Panggabean, …