

Sampah yang berserakan di depan tempat pembuangan sampah sementara yang dibangun oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan di Jalan thamrin Wamena Kamis (27/3) kemarin. (foto:Denny/cepos)
WAMENA– Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Kota Wamena oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan tahun lalu, tak dikoordinasikan dan salah tempat, hingga memicu sampah yang tertampung tak diangkut petugas kebersihan Pemkab Jayawijaya ke TPA
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Amos Asso menyatakan terkait dengan tempat pembuangan sementara (TPS) yang dibangun oleh dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Pegunungan ada 5 tempat dalam Kota Wamena dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemkab Jayawijaya.
“Setidaknya kalau mau membangun TPS itu perlu koordinasi supaya kita berikan rekomendasi izin untuk mereka bangun, tempat yang mereka bangun ini sebenarnya salah tempat dan tak layak karena pintu masuk dalam TPS tersebut sempit dan petugas yang mengangkut juga kesulitan,”tegasnya Kamis (27/3) kemarin.
Menurutnya, ada beberapa sampah di TPS yang memang tak diangkut oleh petugas sehingga sampah tersebut berhamburan dipinggir jalan, namun Dinas Lingkungan hidup kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan kepada petugas kebersihan untuk kembali mengangkut sampah yang belum terangkut.
“Ada beberapa titik yang mereka sudah angkut, namun masih ada beberapa titik yang belum di angkut, namun dalam waktu dekat ini petugas kami akan mengangkut sampah -sampah tersebut,”kata Amos Asso
Amos memastikan dalam 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya DLH Jayawijaya akan memerintahkan seluruh armada kebersihannya untuk mengangkut sampah yang belum terangkut dari tempat pembuatan sementara yang ada di 5 titik itu.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…