APBD Perubahan TA 2025 Pemkab Jayawijaya Ditetapkan Sebesar 1,5 Triliun
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP. M.KP menerima penetapan 5 Raperda yang diserahkan langsung oleh ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.PI, M.Si di ruang sidang Kantor DPRK Jayawijaya Selasa (30/9) kemarin. (foto: Denny/ Cepos)
WAMENA – DPRK Jayawijaya menetapkan APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 1,5 Triliun usai mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp 18 miliar lebih.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP. M.KP menyatakan pembahasan materi yang diajukan pemerintah jalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025 dan berdasarkan ketentuan undang-undang terkait lainnya.
“Jadi dapat kami menjelaskan bahwa APBD TA 2025 Semula sebesar Rp. 1.636.262.622.048,00, namun berkurang sebesar Rp 15.344.854.833,76,00 sehingga menjadi Rp. 1.620.917.767.164,24, sehingga untuk pendapatan daerah Rp. 1.570.638.618.714,00 namun kembali berkurang Rp 18.813.054.432,76,” jelasnya di ruang sidang DPRK Kabupaten Jayawijaya Selasa (30/9).
Ia mengaku untuk jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.551.825.564.281,24, sementara untuk belanja daerah setelah perubahan Rp1.620.917.767.164,24, dimana didalamnya ada pembiayaan Penerimaan pembiayaan semula Rp.65.624.003.334,00 bertambah Rp 3.468.199.549,00, sehingga penerimaan setelah perubahan Rp. 69.092.202.883,00.
“Semua sudah diperhitungkan oleh TAPD Pemerintah daerah dan Banggar DPRK Jayawijaya sehingga untuk saat ini APBD Perubahan TA 2025 kita tetapkan, Rp 1,5 Triliun lebih,” jelas Ronny.
Page: 1 2
Recent Posts
Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…