Sementara itu, Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia mengatakan bahwa sudah barang tentu sebagai aparat keamanan, pihaknya mengakui belum bisa melayani semua keingingan masyarakat sepenuhnya.
Kapolres menyebutkan masih banyak kekurangan. Untuk itu, sebagai mewakili jajaran Polri dirinya meminta maaf. Namun pihaknya akan tetap berupaya melaksankan tugas dengan baik.
“Ke depan kita tidak bisa berlengah-lengah lagi, karena di depan kita sudah menunggu agenda pesta demokrasi yaitu Pilkada. Apalagi sudah ada pengalaman lalu yang buruk di Puncak. Untuk itu, Polri-TNI dan pemerintah daerah, siap mengamankan proses Pilkada tahun 2024,” tegasnya.
“Tentunya TNI-Polri terbatas dari sisi personel, sehingga kami berharap semua komponan masyarakat bersama-sama menjaga kondisi keamanan, supaya bisa kondusif dalam proses maupun pelaksanaannya,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Dandim 1717/Puncak, Letkol Inf. Nidio Aprilio juga menyampaikan selamat atas HUT ke-78 Bhayangkara. Dandim mengatakan soal kondisi keamanan di Kabupaten Puncak, sampai saat ini sangat aman karena kerja sama yang solid.
Dirinya mengakui semua bisa bekerja sama yang baik, bersatu menciptakan keamanan yang kondusif, dalam menyongsong pesta demokrasi Pilkada.
“Kita sudah lakukan upaya-upaya dan TNI akan selalu memback up Polri dalam hal keamanan. Kodim dan Satgas-satgas akan selalu berkolaborasi demi keamanan di Kabupaten Puncak. Terutama dalam pesta demokrasi Pilkada yang sudah ada di depan mata,” pungkasnya.(Diskominfo Puncak/nat)
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…