Masyarakat 40 Distrik Wajib Jaga Keamanan Wilayah

WAMENA – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang, Pemda Jayawijaya meminta masyarakat di 328 kampung yang tersebar di 40 distrik untuk sama -sama menciptakan situasi yang aman dan damai. Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor mengajak masyarakat mewujudkan Pilkada aman agar tidak menjadi hambatan dalam pembangunan daerah.

Pasalnya jika terjadi gangguan keaman yang menghambat Pilkada atau mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) maka dana untuk pembangunan akan dialihkan untuk menyukseskan pemilu.

“Ketika situasi kacau di Jayawijaya, uang itu malah bisa berkali lipat dan pembangunan tidak akan jalan. Padahal kita punya kebutuhan seperti normalisasi kali, atau sungai. Untuk itu saya imbau kita sama- sama jaga situasi dan keamanan bersama,” beber Thony Selasa (30/7) kemarin.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pemilihan umum kepala daerah, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi mewujudkan pesta demokrasi yang terlaksana normal, dengan keikutsertaan menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dengan penyelenggara.

“Kita tahu bahwa pilkada tahun ini butuh uang yang sangat besar, Rp153 miliar. Keamanan Rp20 miliar sehinga mari kita jaga situasi yang kondusif, sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan,” bebernya.

Thony juga meminta masyarakat untuk menghentikan aktivitas pemalakan program pemerintah atau proyek-proyek yang diluncurkan ke kampung maupun distrik.

“Ketika proyek-proyek turun ke kampung, jangan palang-palang sebab yang kerja juga adalah anak-anak Papua. Jangan kita menghalangi pembangunan,”  tegasnya.

“Beberapa waktu lalu ada proyek yang dipalang, padahal kita sudah usaha minta dana itu dari pemerintah pusat tetapi karena dipalang, proyek tidak jalan, ya mereka tarik untuk alihkan ke daerah lain karena kita Indonesia luas dan masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan,” papat Thony.

“Jadi banyak kampung dan distrik yang membutuhkan pembangunan, oleh karena itu saya minta agar tidak lagi ada palang- memalang dalam satu pekerjaan yang diturunkan pemerintah baik itu dari Pusat Provinsi maupun Kabupaten,” tutupnya. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos