DOB Tetap Beri Prioritas dan Peluang bagi OAP

Plt. Sekda Nabire Herman Kayame, ST, MT (FOTO: Riski/Cepos) NABIRE-Plt Sekda Nabire Herman Kayame, ST, MT mengakui bahwa dengan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), banyak yang tidak terima karena kekhawatiran akan banyaknya pendatang yang masuk Papua dan membuat orang Papua sulit untuk menduduki jabatan di pemerintahan maupun menjadi aparatur sipil negara (ASN).   “Memang banyak yang tidak terima DOB Provinsi, khawatir banyak pedatang yang masuk, orang Papua susah, tapi pemerintah pusat sudah ada kebijakan untuk menghindari itu dengan tetap memberikan prioritas dan peluang bagi Orang Asli Papua,”ungkap Sekda Herman Kayame kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (29/6).   Menurut Sekda, dengan adanya DOB ini pemerintah pusat tetap mengutamkan putra daerah dalam perekrutasn ASN, dimana 80 persen orang asli Papua dan 20 persen sisanya untuk non OAP. Bahkan untuk 80 persen OAP ini, dari pemerintah pusat juga memberikan kebijakan untuk menaikkan usia CPNS maupun tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS. Artinya, ini memberi kesempatan atau  peluang lebih besar bagi orang asli Papua.   Seperti halnya, hasil rapat pemetaan ASN di daerah otonomi baru, antara pemerintah pusat dengan Komisi II DPR RI, dimana untuk penerimaan OAP untuk penerimaan CPNS dari yang maksimal umur 35 tahun dinaikkan menjadi 48 tahun untuk OAP, sementara untuk honorer menjadi 50 tahun bisa diangkat CPNS. “Saya kira bagus, dalam upaya mencapai kuota 80 persen untuk anak-anak Papua bisa direkrut jadi CPNS,”ujar Alumnus UGM Yogyakarta ini.   Namun sebenarnya, terkait dengan SDM asli Papua, saat ini banyak anak-anak Papua yang sekolah atau kuliah di Jawa maupun di luar negeri, masih banyak yang menganggur hingga saat ini. Menurut Sekda, mereka bisa diutamakan untuk bisa direkrut, apalagi bila selama ini mereka kuliah di luar Papua, atau luar negeri dengan bantuan bea siswa dari Pemkab.    Menurut Sekda, dalam beberapa kali kesempatan ia juga menyatakan bahwa dalam managemen ASN bisa dikatakan berhasil bila saat Bimtek keuangan atau Bimtek lainnya itu, mayoritas yang ikut adalah orang Papua. Kalau masih banyak pendatang, berarti managemen ASN belum berhasil. (tri/tho)