Categories: MERAUKE

Pemkab Diminta Serius Tangani HIV-AIDS

MERAUKE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke diminta kembali memberikan perhatian serius dalam menangani HIV-AIDS di Kabupaten Merauke.

‘’Kami minta, Pemkab Merauke kembali serius memberikan perhatian dalam penanganan HIV-AIDS ini. Mengapa karena kasus HIV ini masih ada di tengah masyarakat. Setiap tahunnya masih  ditemukan  kasus di atas 100 orang,’’  kata Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV Kabupaten Merauke,  Sriyono, kemarin.

    Sriyono mengungkapkan, 2023 ini pihaknya hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 200 juta. Dana tersebut  hanya bisa dipergunakan untuk operasional, dan tidak bisa lagi membuat program-program penanggulangan  HIV-AIDS.

‘’Untuk anggaran paling kecil itu tahun 2011. Tapi pada saat itu, donatur dari luar masih banyak. Tapi kalau sekarang, semua donatur sudah keluar,’’ jelasnya.

   Para donatur dari luar tersebut hengkang dari Merauke, jelas Sriyono karena Merauke dianggap sudah bisa bekerja sendiri karena sistemnya sudah bagus. ‘’Tapi dari sisi pendanaan kita sangat kurang.  Sejumlah LSM  seperti Yasanto dan beberapa LSM lainnya yang selama ini konsen terhadap penanganan HIV-AIDS di Merauke tidak lagi mendapatkan  donatur dari luar karena tadi itu,’’ jelasnya. (ulo/tho)   

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: MERAUKE

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

45 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago