

Raimondus Mote, S.STP, M.Si ( FOTO:Sulo/Cepos )
MERAUKE–Pemerintah Provinsi melalui Kesbangpol Papua memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Merauke. Kabid Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Papua, Raimondus Mote, S.STP, M.Si, kepada media ini mengungkapkan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan ini merupakan yang terakhir kalinya, jika RUU Provinsi Papua Selatan disahkan Tahun 2022 ini. ‘’Tapi kalau belum ada PPS, berarti dari Provinsi Papua akan tetap melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Merauke,’’ katanya.
Dikatakan, organisasi kemasyarakatan ini yang punya masyarakat, baik yang ada di panguyuban-panguyuban, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, kemudian organisasi sosial, yayasan-yayasan yang ada. ‘’Kita melakukan pembinaan supaya organisasi ini mengerti baik tentang alur organisasi yang baik, yang harus dilakukan,”ungkapnya.
Di Indonesia ini ada organisasi-organisasi yang dilarang Kementrian Dalam Negeri dan sudah diblack list oleh pemerintah seperti HTI, FPI dan sebagainya. “Termasuk kita di Papua, ada organisasi yang sudah diblack list dan dikatakan teroris seperti OPM dan sebagainya,’’ katanya.
Menurut, duduk persoalan di masyarakat, sering terjadi konflik antar suku, antar agama, antar masyarakat karena tidak paham nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia. Karena itu, lanjutnya duduk persoalan dalam organsasi masyarakat sangat vital dan penting .
‘’Apalagi kalau ada persaingan menduduki jabatan politik seperti gubernur, bupati, walikota dan anggota DPR pasti yang mempunyai massa adalah organisasi-organisasi ini. Karena itu ornganisasi-organisasi ini dibina secara aturan ketatanegaraan dengan baik,’’ jelasnya. (ulo/tho)
ndoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway…
Plt Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya Imanuel Medlama, S.STP, M.Si menyatakan pemanfaatan hak tayang layanan Informasi…
Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar kabupaten yang lebih maju dapat menopang daerah yang masih…
Pungutan terhadap tarif sampah yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 30.000 per bulan,…
Terminal kontainer Pelabuhan Merauke saat ini dinilai semakin padat. Ketua Komisi II DPR Provinsi Papua…
Apel pagi dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Yalimo, Leonardus Pally, dan diikuti para asisten setda,…