

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Nikolaus Kondomo (kanan) didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke Urbanus Kaize, SIOP, MAP saat akan meninggalkan Kota Rusa Merauke menuju Jayapura, Jumat (25/6) kemarin. (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Nikolaus Kondomo, SH, didampingi Aspidsus Lukas Alexander Sinuraya dan 2 koordinator bersama rombongan mengunjungi Kejaksaan Negeri Merauke. Kunjungan kerja ini dimulai dari Kabupaten Boven Digoel kemudian menuju Kantor Kejaksaan Negeri Merauke.
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, MH, kepada wartawan terkait kunjungi Kajati Papua dan rombongan tersebut mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini adalah kunjungan biasa.
“Tujuan kunjungan kerja ini bahwa kami sebagai jajaran Kejaksaan Tinggi Papua tentunya beliau ingin melihat kinerja kami di Kejaksaan Negeri Merauke di seluruh bidang termasuk penanganan perkara pidana umum, pidana khusus, intelejen dan DATUN serta bidang lainnya. Beliau juga memberikan kami motivasi-motivasi dan tentunya selalu mengimbau kepada kami untu selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menghindarkan diri dari perbuatan KKN,’’ katanya.
Selain kunjungan kerja di seluruh bidang, Kajati juga memberikan dukungan sekaligus mengapresiasi kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WWBM yang sedang kita laksanakan saat ini. “Beliau juga memberikan motivasi dimana pada tanggal 4 Juli 2021 sesuai dengan jadwal dari tim penilai internal Kejaksaan Agung bahwa akan dilakukan evaluasi atau penilaian oleh tim penilaian internal Kejaksaan Agung tentunya dilakukan secara dari ditengah Covid -19,” tambahnya. (ulo/tri)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…