

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat disambut masyarakat Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Sabtu (24/5/2025) malam. (foto:Ist/Cepos)
MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil alih pembangunan lima ruas jalan dari empat kabupaten dalam cakupan Papua Selatan mulai tahun 2025 ini. Hal itu sampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat ramah tamah dengan masyarakat Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sabtu (24/5/2025) malam.
Apolo menjelaskan bahwa mulai 2025 ini, ada lima ruas jalan utama yang sudah diambil alih dari kabupaten menjadi jalan provinsi di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
“Selama ini lima ruas jalan itu hanya dikerjakan oleh kabupaten, dan mulai tahun ini pemerintah provinsi akan turut serta mengambil bagian bersama-sama dengan empat kabupaten,”kata dia. Lima ruas jalan tersebut, pertama ruas jalan Merauke-Dalim-Kuler-Onggaya-Tomer-Domerau dan seterusnya lewat pantai timur.
“Kemudian, kedua ruas jalan arah Kuprik-Seramayam-Jabebob sampai ke arah bupul, disitu ada ruas jalan yang kita lakukan pelebaran, ada segmen yang kita lakukan perbaikan yang rusak, ada segmen yang kita lakukan peningkatan menjadi aspal,”ujarnya.
Selanjutnya, ketiga ada juga yang dilakukan pembangunan segmen baru. Keempat, ruas jalan berikutnya yaitu dari arah Tanah Miring-Salor-Kurik-Kumbe dan Muara Bian.
Lalu, kelima ruas jalan Bian-Okaba dan Bian-Ngguti-Nakias dan Banamepe provinsi sudah mengambil alih oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan
Mantan Rektor Uncen ini berharap dapat diselesaikan dalam beberapa tahun kedepan, agar semua akses-akses dan konektivitas antar moda transportasi bisa dikoneksikan. Sehingga distribusi orang, barang maupun jasa dalam rangka pertumbuhan ekonomi serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
Selain jalan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memusatkan perhatian pada pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik. Apolo mengatakan, pembangunan kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan sementara berlangsung, hingga kini sudah mencapai 12 persen.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…