Categories: MERAUKE

Kasus Pelanggaran Prajurit TNI AD Cenderung Meningkat

Didominasi Disersi

MERAUKE – Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat di wilayah Papua Selatan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit TNI AD yang bertugas di Papua Selatan.

‘’Memang sementara ini ada peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI AD, khususnya untuk tindak pidana biasa yakni disersi yang terjadi dilingkungan meliter yang mungkin terjadi karena ketidaksiapan dari personel TNI AD tersebut sebagai prajurit,’’ kata Komandan Detasemen Polisi Meliter XVII/3 Merauke Letnan Kolonel Cpm Aries Mansyahroni ditemui media ini disela-sela syukuran HUT ke-79 Korps Polisi Meliter TNI Angkatan Darat, Senin (23/6/2025).

Dandenpom Letkol Aries Mansyahroni menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi tersebut kemungkinan ditimbulkan berbagai masalah diantaranya masalah keluarga, masalah keuangan atau ekonomi dan masalah perempuan yang berujung pada disersi.

‘’Sejak awal Januari 2025 sampai di bulan Juni ini, kami telah menangani 16 kasus pelanggaran yang dilakukan oknum TNI AD. Sebagian besar dari kasus ini adalah disersi. Diantara 16 kasus itu, sebagian sudah diselesaikan, ada yang masih dalam proses dan ada pula yang baru dilaporkan,’’ tandasnya.

Dandenpom Aries Mansyahroni memastikan, setiap prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran, pihaknya pasti akan proses sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Karena itu, ia meminta kepada seluruh prajurit yang sudah disumpah janji untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

10 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

11 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

12 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

13 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

14 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

15 hours ago